Saturday, February 9, 2013

"Demokrasi Semu"


Antara kekuasaan dan kewibawaan tampaknya telah membuat budaya politik para aktor-aktor pemerintahan bangsa ini semakin semrawut. Kekuasaan pemerintah makin kuat dan dianggap super power, sampai bahkan menyaingi kuasa TUHAN dan menganggap rakyat hanyalah sebagai ”kawula”  sehingga menyebabkab kondisi “patron client”. Padahal ketika kita memandang makna dari demokratis sendiri adalah kekuasaan adalah dari, oleh dan untuk rakyat (power of the people).


            Geertz berpendapat (1992) masyarakat Indonesia telah memiliki budya politik yang ia sebut dengan “konfigurasi symbol”, bisa kita uraikan sedikit bahwa pada orde soekarno telah memanfaatkan symbol-symbol budaya untuk sebuah konsep ideologis yang disebut pancasila. Sayangnya symbol budaya jawa yang luhur telah dicampuri dengan ambisi ingin berkuasa terus menerus, sehingga melemahkan control pemerintahan oleh rakyat. Hal ini terlukiskan melalui konteks kemampuan soeharto “merebut kekuasaan soekarno” adalah seperti kontinuitas pandangan atas kebudayaan jawa yang gemar akan menyatukan kekuatan-kekuatan yang tercerai berai (setiawan, 1998).


            Perpecahan-perpecahan yang terjadi pada politik Indonesia yang telah carut marut ini dalam wacana politik akan mencerminkan bahwa bangsa Indonesia belum mampu mencapai “civil society”, melainkan baru mencapai tahapan “organization society” yang serba kuasa, sehingga melahirkan “demokrasi semu”. Permasalahan  yang memperkuat tentang demokrasi semu ini salah satunya mengenai pemilihan umum yang di koar-koarkan jurdil (jujur dan adil) secara kenyataannya malah dijadikan ajang pesta oleh rakyat-rakyat yang bodoh dengan 20-50 ribu rela menggadaikan bangsa ini ketangan penguasa yang gila akan kekuasaan. Berikutnya tentang permasalahan yang sering terjadi antara sengketa lahan yang melibatkan rakyat dengan pengusaha, tetapi apa ujungnya dengan kekuatan pengusaha akhirnya pengusahalah yang memenangkan sengketa tersebut “ada uang abang sayang, tak ada uang abang ku tendang” begitulah nasib rakyat yang selalu tetindas oleh penguasa, pengusaha dan juga uang.


            Untuk mewujudkan pemerintahan yang diidamkan seharusnya bangsa ini mampu menjauhkan diri dari praktek upeti, KKN, dan budaya menyenangkan atasan “anjing atasan” sehingga pada roda pemerintahan akan tercipta sebuah kinerja yang selaras tanpa memandang seberapa besar kekuatan dari rekan pemerintahan. Ciptakan hukum yang tajam keatas dan kebawah sehingga tercipta persamaan rasa dimata hukum. Marilah bersama-sama mewujudkan bangsa yang kita impikan bangsa tanpa penindasan, tanpa kebohongan, dan yang gandrung akan keadilan.


ayuma, 9 februari 2013